Judul Skripsi Untuk Jurusan Komunikasi Dakwah Penyiaran Islam dan SKRIPSI JURUSAN DAKWAH - KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

• SKRIPSI PENGARUH PROGRAM ACARA SANG PENGEMBARA JALINAN KASIH DI RCTI TERHADAP AKHLAK IBU-IBU DI DESA X
• SKRIPSI PESAN DAKWAH DALAM FILM (ANALISIS WACANA FILM AYAT-AYAT CINTA)
• SKRIPSI PESAN DAKWAH MELALUI MEDIA CETAK (ANALISIS FRAMING RUBRIK JUM’ATAN HARIAN X)
• SKRIPSI PESAN DAKWAH MELALUI MEDIA CETAK (ANALISIS WACANA KOLOM TANYA JAWAB ISLAM SEHARI-HARI HALAMAN RELIGIA SURAT KABAR HARIAN BANGSA EDISI X)
• SKRIPSI PESAN DAKWAH PADA PENGAJIAN DI MUSHOLLAH NURUL IMAN DESA X (KAJIAN MUATAN KESETARAAN GENDER)
• SKRIPSI TELEVISI SEBAGAI MEDIA DAKWAH (PENGARUH SINETRON HIKMAH 3 TERHADAP AKHLAK MASYARAKAT KELURAHAN X)
• SKRIPSI ALIRAN SESAT DI INDONESIA (ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN ALIRAN SESAT PADA TABLOID NURANI EDISI 357)
• SKRIPSI ANALISIS PESAN DAKWAH IKLAN SUNSILK CLEAN AND FRESH VERSI BERJILBAB DI TELEVISI
• SKRIPSI APLIKASI METODE DAKWAH MUJADALAH DI PONDOK PESANTREN X
• SKRIPSI DA’I DAN POLIGAMI (KAJIAN KHARISMA KIAI HAJI ABDUL QADHIR YUSUF SEBAGAI DA’I YANG BERPOLIGAMI DI DESA X)
• SKRIPSI DAKWAH DAN BUDAYA JAWA (PROSES AKULTURASI PESAN DAKWAH DENGAN BUDAYA JAWA MASYARAKAT DESA X)
• SKRIPSI DAKWAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (KAJIAN TENTANG KONSEPSI DAN APLIKASI DAKWAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA)
• SKRIPSI DAKWAH METAL (STUDI TENTANG METODE DAKWAH KH. MACHFUDZ YASIR DI X)
• SKRIPSI KOREKSI FILM FITNA DI INTERNET TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME UMAT ISLAM (ANALISIS ISI)
• SKRIPSI METODE DAN PENDEKATAN DAKWAH MAJELIS TAKLIM AL-HIDAYAH PADA MASYARAKAT DESA X
• SKRIPSI PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN IBADAH SHOLAT PEDAGANG PASAR X (KAJIAN KARAKTERISTIK MAD’U)
• SKRIPSI PEMANFAATAN MEDIA CETAK ISLAM (KAJIAN TENTANG PENGARUH FREKUENSI BACA TABLOID NURANI EDISI 1-4 TERHADAP PEMAHAMAN KEAGAMAAN IBU-IBU RUMAH TANGGA KELURAHAN X)

Read More

antara gelisah dan rindu

pada awalnya memang semua menggap hal ini adalah hal yang biasa, bahkan lumrah terjadi pada setiap orang yang sedang mengalami masalah. apalagi masalah yang dihadapi berhubungan dengan orang yang tersayang. namun semakin lama kita merasakan hal tersebut, timbul beberapa perasaan yang aneh dalam hati yang sangat dalam tentang apa yang sedang dirasakan, disaat perasaan itu muncul, berbagai macam permasalahan juga ikut timbul, diantaranya perasaan merasa bersalah, menyalahkah, cemburu, dan juga diiringi dengan rasa sakit jauh di lubuk hati.

 seperti kata pepatah " sudah jatuh, tertimpa tangga" kurang lebih seperti itulah yang bisa digambarkan. karena disaat cemburu dihadapi dengan tidak tepat, maka bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi malah menimbulkan masalah baru. maka disaat hal ini terjadi apa yang ada didalam pikiran, hanya memikirkan jalan keluar dan cepat cepat keluar dari masalah, perasaan gelisah takut kehilangan dan rindu ingin bertemu menjadi satu. 

benar kata pujangga "cinta bisa membuat orang jadi gila" tinggal bagaimana kita membawanya, karena tidak jarang ketika hal ini terjadi, sesuatu yang pada hakikatnya salah, dianggap betul dan layak untuk dilakukan,

 

dan pada akhirnya,,, tetap positif dalam menghadapi masalah.

Read More

contoh Profil Gampong

Visi :Meninggkatkan pendidikan dan sarana pendidikan serta mengembangkan fasilitas umum secara menyeluruh dan sempurna.
Misi :Berdasarkan Visi Gampong yang telah ditetapkan bersama oleh masyarakat maka
beberapa Misi yang hendak dilakukan adalah;
1.Meninggkatkan sarana pembangunan gampong
2.Mengembangkan peribadatan
3.Mendorong masyarakat untuk meninggkatkan kinerja keagamaan yang lebih baik
4.Membangkitkan semangat masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya.

1.GAMBARAN UMUM SITUASI GAMPONG

Gampong Ulee Glee merupakan salah satu gampong dari 44 gampong yang ada dalam Kecamatan Tanah Jamboe Aye, Kabupaten Aceh Utara. Gampong Ulee Glee yang dari dulu merupakan salah satu gampong yang berkembang dan sedikit lebih maju dibandingkan dengan beberapa gampong sekitarnya, dimana masyarakat memiliki semangat untuk membangun secara mandiri telah merupakan satu visi yang tertanam setiap jiwa, hal ini dapat dilihat dari keberadaan sarana desa dan sarana pendidikan demikian lengkap, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, namun setelah terjadinya konflik sejak tahun 1998 semua itu telah merubah wajah gampong yang dulunya aman, damai dan sejahtera telah dihantui rasa ketakutan yang mencekam oleh Operasi Meiliter dan Peperangan. Akibatnya Masyarakat yang sebagian besarnya adalah Petani semakin hari semakin terpuruk ekonominya. kebun-kebun masyarakat yang dulunya merupakan sumber ekonominya harus ditinggal dan dibiarkan bagai hutan yang tidak bertuan, pembangunan yang pernah dirancang menjadi angan-angan belaka.
Status Kecamatan yang masuk sebagai daerah hitam (sangat rawan) telah menyebabkan Gampong Teungoh semakin terisolir dari jangkauan pembangunan bahkan roda pemerintahan seakan macet. Angka kemiskinan terus bertambah dari tahun ketahun akibat dari kurangnya sarana untuk mengakses ekonomi masyarakat. Irigasi dan suluran air yang menjadi tolak ukur dari penghidupan masyarakat yang mayoritas petani sama sekali tidak tersentuh dengan pembangunan. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin larut dalam lingkungan konflik karena bahkan terasa terabaikan, rumah-rumah gubuk tidak layak huni terus bertambah karena sulitnya membangun roda perekonomian masyarakat.
Pasca perdamaian sedikit demi sedikit desa ini ikut berbenah seiring dengan masuknya beberapa NGO yang mencoba membantu, sebut saja CARDI, USAID yang telah membantu merehabilitasi dan memperluas pasar sehingga dapat membantu roda perekonomian Gampong Teungoh. Keinginan untuk berubah dalam bingkai perdamaian menjadi sebuah harapan yang tertanam dalam sanubari setiap insani baik yang berada di Gampong Teungoh maupun dalam Kecamatan Sawang pada umumnya.


2.KONDISI FISIK

2.1 Geografis
Luas wilayah Gampong : 225,50 Ha
Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan : 12 Km
Jarak dengan Kabupaten : 34 Km
Jarak dengan Propinsi : 245 Km

Batas wilayah
Utara berbatas dengan Gampong Kuta Meuligoe
Selatan berbatas dengan Gampong Pante Jaloh
Barat berbatas dengan Krueng Sawang (yang merupakan batas wilayah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara)
Timur berbatas dengan Gampong Babah Buloh dan Gampong Meunasah Pulo

Gampong Teugoh terdiri atas empat 4 Dusun, yaitu :
Dusun Mesjid
Dusun Balang Dalam
Dusun Pulo Ceubrek
Dusun Ujong Gampong

Sarana prasarana/infrastruktur Gampong
Sarana Perumahan
No Dusun Jumlah Rumah Kondisi
Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Ruko Gubuk
1 Mesjid 66 13 8 7 26 12
2 Blang Dalam 76 15 22 20 1 18
3 Pulo Ceubrek 77 13 20 17 - 27
4 Ujong Gampg 36 5 14 15 - 2
Total 255 46 64 59 27 59

Jalan
Jalan Gampong yang terdapat di desa Gampong Teungoh terdiri dari :
Jalan Penghubung Desa, yaitu jalan yang menuju ke Desa Babah Buloh melalui Dusun Ujong Gampong dengan kondisi hancur dan berlubang,
Jalan Penghubung Desa yang menuju ke Jembatan Penyeberangan ke Desa Blang Guron Kecamatan Gandapuran Kabupaten Bireuen dengan kondisi sebagian belum mendapat pengerasan.
Jalan Pengubung Antar Dusun secara umum kondisinya masih sangat memprihatinkan. Dan hanya sebagian ruas jalan saja yang berkondisi layak pakai.

Irigasi
Untuk mengairi lahan pertanian di Desa Gampong Teungoh dimanfaatkan air yang bersumber dari Irigasi Krueng Tuan, yang dialiri melalui Saluran Skunder dan Saluran Tersier yang sebagian besar kondisinya masih membutuhkan perhatian pembangunan,
Saluran pembuangan
Sejak terjadinya konflik belum ada saluran pembuangan limbah yang memadai dan tidak mencemari lingkungan,saluran yang terdapat di dusun mesjid khususnya kondisi masih tersumbat dan sampai sekarang belum ada pihak yang menanganinya, untuk itu masyarakat sangat mengharapkan penataan ulang.
Jembatan
Jembatan yang ada di Gampong Teungoh terletak di Dusun Blang Dalam yang menghubungkan Gampong Teungoh dengan Gampong Blang Guron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan ukuran 4 x 60 m bantuan dari BRR NAD dengan kontruksi Rangka Baja.
Listrik
Kondisi sarana listrik di Gampong Teungoh sampai sekarang normal karena masih memakai fasilitas PLN.
Telepon
Untuk sarana komunikasi di Gampong Teungoh sekarang bisa diakses ke jaringan Telkomsel dan Indosat dengan kondisi baik dan normal.


Fasilitas umum
Ketersediaan Fasilitas Umum

NO JENIS UKURAN/DAYA TAMPUNG KONDISI STATUS TANAH
1 Mesjid Bagus Gampong
2 Meunasah Bagus Gampong
3 SLTP Negeri 1 Sawang Bagus Milik Sendiri
4 MTsN Gampong Teungoh Bagus Milik Sendiri
5 MIN Gampong Teungoh Bagus Milik Sendiri
6 SD Negeri 3 Sawang Bagus Milik Sendiri
7 TK Sunting Bunga Bagus Waqaf
8 Dayah Darussa’adah Bagus Waqaf
9 Pasar Ikan Bagus Waqaf

Kondisi sanitasi secara umum
Kondisi sanitasi secara umum untuk perumahan penduduk tidak mengalami kendala karena sebagian besar perumahan sudah terdapat MCK, akan tetapi banyak juga penduduk yang mempergunakan sungai dan irigasi sebagai MCK. Kendala juga yang dialami pada sebagian penduduk khususnya yang bermukim di Dusun Mesjid dengan tidak adanya saluran pembuangan rumah tangga, sehingga limbah rumah tangga tersebut dapat menggenangi lingkungan perumahan yang berakibat terganggunya kesehatan lingkungan karena belum berfungsinya saluran pembuangan Gampong.


2.2 Demografi

Tabel Data Dasar Penduduk
DESCRIPTION MASA KONFLIK TOTAL PASCA KONFLIK TOTAL
Dusun mesjid Dusun Blang Dalam Dusun Pulo Ceubrek Dusun Ujong Gampong Dusun mesjid Dusun Blang Dalam Dusun Pulo Ceubrek Dusun Ujong Gampong
Kepala Keluarga (KK) 66 76 78 45 264 79 98 92 68 337
Jumlah jiwa 287 310 296 142 1.035 390 410 400 252 1452
Perempuan 150 169 156 67 842 232 220 240 136 828
Laki-laki 137 141 140 75 610 158 190 160 116 624
Yatim/paitu 10 12 12 6 40
14 15 12 6 47

Ibu hamil 2 3 2 - 7
Ibu menyusui 6 1 4 3 14
Kelompok Pendidikan
S1 10 - 4 7 11
10 5 8 7 30
DIPLOMA 20 12 11 15 58
20 12 11 15 58

SMU 56 14 72 33 175
56 14 72 33 175

SMP 57 28 58 26 169
57 28 58 26 169

SD 104 36 127 44 311
104 36 127 44 311

TK 10 2 13 5 30
32 18 21 11 82
Kelompok Usia
0-5 tahun 25 29 23 12 89
61 42 43 34 180
5-17 tahun 85 75 60 24 244
77 46 40 39 202
17-50 tahun 146 157 187 74 564
220 257 245 140 862
50 th ke atas 29 46 35 27 137
32 65 72 39 208


2.3 Pemerintahan

Struktur Pemerintahan Gampong

NO JABATAN MASA KONFLIK PASCA KONFLIK
1 Geuchik M. Saleh Mahyeddin M. Jakfar Abda
2 Sekretaris Zulkarnaini M. Ali Safwannur Sugianto
3 Kaur Pemerintahan Sarnaidi Zakaria Januar Yusuf
4 Kaur Pembangunan Jarmidi Jafar Khaddin Banta
5 Kaur Umum Mulyadi Nur Idris Fauzi Zainal
6 Ketua PKK Nurjannah Tayeb Tahliah Binti Nazaruddin
7 Kadus Mesjid M. Ali Syamsyarif M. Ali Syamsyarif
8 Kadus Blang Dalam Husen Syam Bakhtiar Ismail
9 Kadus Pulo Ceubrek Alibasyah Abdullah Alibasyah Abdullah
10 Kadus Ujong Gampong Muslem Abdullah Marzuki Yunus
11 Bendahara Gampong Husni Yusuf Syamsyuddin Ishak


Struktur Kelembagaan Gampong

NO JABATAN MASA KONFLIK PASCA KONFLIK
1 Ketua LKMD M. Saleh Mahyeddin -
2 Ketua LMD M. Jakfar Yusuf (alm) -
3 Ketua Tuha Peut Tgk. Nurdin Ali Tgk. Nurdin Ali
4 Ketua Tuha Lapan M. Jakfar Yusuf (alm) Muzakkir Yusuf
5 Imum Mesjid M. Saleh Mahyeddin Tgk. Muhammad Alwi
6 Imum Meunasah Tgk. M. Ali Bentam Tgk. M. Ali Bentam
7 Ketua Pemuda Mulyadinur Idris Nazir Abakar


Sumber Mata Pencaharian Pokok dan Sampingan

NO JENIS MATA PENCAHARIAN UTAMA JUMLAH KETERANGAN
JIWA %
1 Petani sawah
2 PNS
3 Tenaga honor
4 Sopir
5 Tukang
6 Pedagang
7 Wiraswasta
TOTAL


Jenis Mata Pencaharian dan peralatan yang digunakan

NO JENIS MATA PENCAHARIAN UTAMA PERALATAN YANG DIGUNAKAN KETERANGAN
1 Petani Sawah Cangkul, Sabit, Karung, Handsprayer Perlu bantuan Handsprayer dan pemberdayaan kelompok tani mandiri
2 Tukang Gergaji, Palu, Meter dan masih ada alat-alat trdisional Perlu penambahan alat pertukangan


2.4 Potensi Sumber Daya Alam

Daftar Kekayaan Gampong

JENIS NO NAMA JENIS KETERANGAN
BANGUNAN (UNIT) 1 Mesjid Sedang dibangun ukuran 26 x 40 m, dengan kondisi sudah rampung 60 %
2 Meunasah Ukuran 14 x 16 meter dengan kondisi memprihatinkan (sedang dalam perencanaan Pembangunan Baru)
3 WC Permanen 1 unit (2 pintu)
4 Pasar 1 unit ukuran 10 x 20 meter
5 Kantor Desa 1 unit ukuran 4 x 6 meter (kondisi sudah lapuk)
6 Kantor PKK 1 unit ukuran 4 x 8 meter (baik 80 %)
TANAH 1 Tanah Wakaf Mesjid
2 Tanah Wakaf Meunasah
3 Pemakaman Umum
4 Lapangan Bola Kaki
PERALATAN 1 Peralatan Elektronik 2 set (kondisi baik)
2. Mesin Ginset 1 unit (kondisi baik)
3 Hand Traktor 1 unit (kondisi rusak)
4 Trhesert 1 unit (kondisi baik)
5 Peralatan PKK 1 unit lengkap (kondisi baik)
6 Mesin Tik 2 unit (kondisi rusak)
7 Kendaraan Dinas 1 unit (kondisi baik)
8 Komputer 1 unit (kondisi baik)

Sumber Bantuan dan Jenis Bantuan

NO JENIS BANTUAN SUMBER BANTUAN KETERANGAN
1 Handtractor Dinas Pertanian Kondisi Rusak
2 Trhesert Dinas Pertanian Kondisi Rusak
3 Beras Raskin Pemda Aceh Utara Setiap bulannya dibagi rata untuk masyarakat
4 Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat Diperuntukkan kepada kendaraan Geuchik Gampong
5 Jembatan Rangka Baaja BRR Kondisi baik
6 Komputer USAID Kondisi baik
7 Perlengkapan PKK & Pelaminan USAID Kondisi baik


2.5 Potensi Ekonomi

Keterampilan mata pencaharian
1. Pebengkelan
2. Peternakan
3. Pemanjat Kelapa
4. Membuat Kue
5. Menjahit
6. Sopir
7. Pedagang
8. Teknisi
9. Petani
10. Pegawai


2.6 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk saat ini potensi aparatur pamerintahan Gampong dalam menjalankan pemerintahan Gampong sudah berjalan baik, dimana manajemen kepemimpinan dari seorang pimpinan cukup menentukan arah pembangunan Gampong. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh skill kearah yang lebih baik lagi yaitu baik dari segi pengarsipan, manajemen pemerintahan dan sebagainya yang dianggap perlu untuk membangun Gampong mereka.
Gampong Teungoh masih banyak menyimpan potensi tenaga kerja yang bisa diandalkan baik dibidang menjahit khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga, anyaman tikar, perajin kue tradisional, Bengkel dan dari segi petukangan.

2.7 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

NO NAMA KELOMPOK STRUKTUR
1 Kelompok Tani “Karya Tani” Ketua : Muslim Abdullah
Sekretaris : M. Nazar Ali
Bendahara : Jamali Ismail

2.8 Sosial dan Budaya
NO NAMA KELOMPOK STRUKTUR KETERANGAN
1 Kelompok Dalaeil Khairat Ketua
Bendahara
Anggota
: Tgk. M. Hasan Husen
: H. Kaharuddin
: Husen Syam
Abakar AR
H. Ismail
Syarifuddid A. Majid
Amraliddin Ibrahim Sudah berjalan dari tahun 1980
2 Kelompok Meurukon Ketua
Bendahara
Anggota : Syech Umar Abd
: Hasmuni Hasan
: Murdani Hasballah
Zakaria Idris
Abakar Raja
Abdul Salam Nusyah Sudah berjalan dari tahun 1975

2.9 Pelatihan yang pernah diikuti
NO TEMA PELATIHAN PENYELENGGARA JUMLAH PESERTA
1 Tokoh Masyarakat IRD 5 Orang
2 Seni Ukir KOPINKRA 10 Orang
3 Bordir
4 Pertaniaan Dinas Pertanian 1 Orang
5 Perbengkelan Dinas Tenega Kerja 10 Orang

2.10. Partisipasi dalam kegiatan sosial, budaya dan keagamaan
Pada umumnya masyarakat selalu aktif dalam kegiatan sosial budaya yang ada di masyarakat serta kegiatan keagamaan yang di selenggarakan oleh ibu-ibu, bapak-bapak dan pemuda di gampong, akan tetapi selama ini nilai-nilai sosial mulai berkurang karena adanya pengaruh dari luar dan trauma akibat konflik.

2.11. Sensifitas Gender
Masyarakat Gampong Teungoh yang dominan petani, namun disegi kultur dan budaya tidak jauh berbeda dengan Gampong atau Kabupaten lain di Provinsi NAD, lumrahnya untuk mencari nafkah adalah orang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan bagi pihak wanitanya pun ada yang berperan sebagai kepala keluarga jika suami tidak ada. Begitu juga halnya dalam proses pembangunan gampong tidak dibatasi bagi perempuan untuk muntuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi-kontribusi dalam mempercepatprogram pembangunan gampong.
Di Gampong Teungoh sekalipun, wanita masih dianggap sebagai ibu rumah tangga dilihat dalam konteks keluarga, hal ini tidak berdampak pada pembatasan peran untuk bertindak sama dengan peran laki-laki ini biasanya disesuaikan dengan kemampuan. Sampai saat ini belum ada tindakan pelecehan terhadap wanita, bahkan wanita diberi perlindungan atau keringanan bekerja dalam keluarga dan dibuka kesempatan untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan lain.

2.12. Kesehatan

Fasilitas dan pelayanan kesehatan
Fasilitas kesehatan yang ada di Gampong Teungoh sementara ini hanya ada satu unit puskesmas dan satu orang Bidan Desa yang membuka praktek di puskesmas tersebut.

Pola penyakit
Penyakit yang sering di derita oleh masyarakat Gampong Teungoh adalah :
Demam
Ispa
Common Cold
Diare
Alergi
Dysentri
Malaria
Bronchitis
Pneumonia
Kolera
Varicella
Dll

Status Imunisasi Anak dan Balita
USIA JUMLAH KETERANGAN
Bayi 0-1 tahun 85 orang Sudah mendapatkan imunisasi
Balita 1-5 tahun 98 orang Sudah mendapatkan imunisasi


3. SITUS SEJARAH

Gampong Teungoh pertama kali bernama Lhok Iboh. Lhok Iboh melingkup Gampong Gle Dagang, Babah Buloh, Meunasah Pulo, Kuta Meuligo dan Pante Jaloh. Asal usul Lhok Iboh pertama kali bernama Lhok Ie Bloh. Peristiwa nama Lhok Ie Bloh di ambil dari perjalanan Po Teumeurehom, Lhok Ie Bloh lahir pada zaman Portugis () sebelum Belanda menjajah.
Peristiwa perjalanan Po Teumeurehom dari Kuta Raja (Banda Aceh) menuju Bireuen. Beliau membawa 7 orang Tokoh Pejuang, 3 diantaranya sampai ke Gampong Teungoh yaitu Lhok Ie Bloh.
Tiga tokoh tersebut di antaranya adalah:
1. Tgk Di Cot Mane.
Keturunannya merupakan salah satunya Geuchik Gampong Meunasah Pulo, kemudian keturunannya di Gampong Babah Buloh.
2. Tgk. Di Blang Jaben
Tgk di Blang Jaben merupakan adik dari Tgk Di Cot Mane
3. Tgk. Di Cot Bayu
Beliau merupakan tokoh yang mempunyai nilai keimanannya yang sangat tinggi.
Dan akhirnya nama Lhok Ie Bloh dikenal sampai sekarang dengan Gampong Teungoh karena pada masa itu masyarakat Lhok Ie Bloh sering mengadakan musyawarah di Tengah Gampong Lhok Ie Bloh itu sendiri sehingga lahirlah nama Gampong Teungoh dan Gampong-gampong lainnya seperti: Gampong Glee Dagang, Gampong Babah Buloh, Gampong Meunasah Pulo, Gampong Kuta Meuligoe dan Gampong Pante Jaloh.


3.1. Sejarah Pemerintahan Gampong Teungoh

1. Petua Abdullah
Pada masa petua Abdullah ini lahir nama Gampong Teungoh
2. Petua Tao
Petua Tao menjabat sebagai kepala pemerintahan Gampong Teungoh pada zaman Belanda. Beliau merupakan kakek buyud dari Ustadz H. Ramli (Pimpinan Pesantren Babah Buloh)
3. Petua Jali
Beliau merupakan putra asli Gampong Teungoh. Beliau menjabat sebagai kepala pemerintahan Gampong Teungoh pada akhir zaman Belanda dan awal dari penjajahan Jepang hingga zaman kemerdekaan.
4. Geuchik H. Abdullah Hamzah Ben Tgk. Hanafiah
Beliau menjabat sebagai Geuchik Gampong Teungoh sekitar tahun 1940 sampai 1953 pada masa bergejolaknya pergerakan DI-TII. Beliau merupakan ayah kandung dari Ustadz H. Ramli.
Wakil dari Geuchik H. Abdullah Hamzah adalah Tgk. M. Ali dan Tgk. Mohyen
5. Geuchik Tgk Mohyen
6. Geuchik H. Abdullah
Wakil dari Geuchik H. Abdullah adalah M. Kasem Amin
7. Geuchik M Kasem Amin
Beliau memegang tampuk kepemimpinan Geuchik Gampong Teungoh merupakan peralihan dari Geuchik H. Abdullah
8. Geuchik M. Yunus Ali (1970-1995)
Pada masa kepemimpinan beliau, Gampong Teungoh di bagi menjadi 4 (empat) Dusun Pemerintahan yakni: Dusun Mesjid, Dusun Blang Dalam, Dusun Ujong Gampong dan Dusun Pulo Ceubrek.
9. Geuchik M. Saleh Mahyeddin
Beliau menjabat sebagai Geuchik Gampong mulai tahun 1995 s/d tahun 2008
10. Geuchik M. Jakfar Abda


3.2 Sejarah Pasar Hari Pekan

Hari pekan di Gampong Teungoh sebernanya bukan milik Gampong Teungoh akan tetapi milik Gampong Babah Buloh. Hasil musyawarah Geuchik Babah Buloh dengan pihak orang tua Gampong Teungoh yang di ketuai oleh Geuchik M. Yunus Ali sehingga menghasilkan kesepakatan bahwa pihak Gampong Teungoh bersedia menggantikan kerugian harta benda dari pihak Geuchik Babah Buloh yaitu Tgk. H. Ben akibat pengalihan pasar hari pekan tersebut pada tahun 1974.



3.3 Sejarah Pertanian

Tingkat keberhasilan Gampong Teungoh dari sektor Pertanian patut di acungi jempol. Karena Gampong Teungoh merupakan desa percontohan di bidang Pertanian, pembangunan dan kesuksesan kepemimpinan. Hingga menjadi desa teladan seProvinsi Aceh (NAD) sehingga mendapat kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan H. M. Soeharto, Presiden RI kala itu.
Sedangkan yang mendapat kehormatan untuk bertatap muka langsung dengan Beliau yaitu:
Tgk. M Yunus Ali, Geuchik Gampong, Cut Fatimah dari Tokoh Perempuan , H. Yusuf Abdullah dari Ketua Kelompok Tani, M. Kasem Amin perwakilan dari Tokoh Masyarakat.
Yang mana istri dari M. Yunus Ali Geuchik Gampong Teungoh yang mendapat kehormatan bertemu dengan Presiden langsung kala itu masih hidup sampai sekarang yang bernama Cut Nazimah Daud yang merupakan sumber pernyataan ini.

4. DAERAH RAWAN BENCANA

NO LOKASI JENIS BENCANA
1. Dusun Mesjid Banjir
2. Dusun Blang Dalam Banjir
3. Dusun Ujong Gampong Banjir
4. Dusun Pulo Ceubrek Banjir


5. RENCANA KEGIATAN GAMPONG

5.1. Kegiatan Jangka Panjang
Merupakan hasil musyawarah di masyarakat gampong untuk menentukan semua kebutuhan jangka panjang gampong (periode 5 tahun) dalam semua sektor pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Jenis kegiatan yang merupakan kebutuhan jangka panjang gampong secara garis besar berjumlah 4 kegiatan yang selanjutnya dikelompokkan menjadi:
a. Sektor fisik sarana dan prasarana : 2 kegiatan
b. Sektor non fisik meliputi:
1. Pendidikan dan Olah Raga : 1 kegiatan
2. Ekonomi dan Usaha : 4 kegiatan
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana : 4 kegiatan
4. Lain-lain : 2 kegiatan

5.2.Kegiatan Jangka Pendek
Jenis kegiatan untuk jangka pendek adalah bagian dari kegiatan jangka panjang. Kriteria sederhana yang digunakan untuk menentukan suatu masuk dalam kategori rencana jangka pendek dalam konteks ini adalah prioritas kebutuhan masyarakat saat ini, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Jenis-jenis kegiatan yang sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat, setidaknya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.
2. Jenis-jenis kegiatan yang diharapkan dapat didanai BRR/Pemda/NGO/Donor dalam kerangka upaya rekontruksi dan rehabilitasi pasca bencana dan konflik.
3. Jenis-jenis kegiatan yang akan dibuat dalam proposal/permohonan agar dapat didanai oleh pihak-pihak tersebut.


PENUTUP

Demikian Profil ini kami buat semoga menjadi bahan pertimbangan yang sesungguhnya dan mendapat respon yang positif.

9 Juni 2010 pukul 13:49 · 5 · Suka

Read More

contoh surat permohonan beasiswa

Batuphat Timur, 11 Oktober 2010

Nomor                        : Istimewa                                          Kepada Yth,

Lampiran       : 1 (satu) Berkas                                 Bapak Pimpinan Humas PT. xxxx

Perihal                        : Mohon Bantuan Beasiswa                  Di-

                                                                                                xxxxxxx

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                          : xxxxxx

Tempat / Tgl Lahir    : xxxxx

Nim                             : 090210xxxxx

Pekerjaan                    : Mahasiswa Unimal ( Universitas Malikussaleh )

Alamat                       : Dusun “A” Batuphat Timur

                                      Kec. Muara Satu Pemerintah Kota Lhokseumawe

Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak agar sudi kiranya dapat membantu memberikan biaya pendidikan kepada saya yang pada saat ini sedang mengikuti pendidikan (Kuliah) di UNIMAL Lhokseumawe.

Mengingat saya salah seorang warga tidak mampu dan tidak mempunyai dana untuk biaya (Kuliah). Maka dengan ini saya mohon kepada Bapak, sudilah kiranya membantu saya agar dapat menyelesaikan pendidikan saya di UNIMAL

Sebagai bahan kelengkapan administrasi turut saya lampirkan :

1.      Photo Copy KTP ( Kartu Tanda Penduduk )

2.      Photo Copy KTM ( Kartu Tanda Mahasiswa )

3.      Photo Copy KK ( Kartu Keluarga )

4.      Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Kepala Desa

5.      Foto Copy Transkrip Nilai

6.      Surat Keterangan Aktif Kuliah

7.      Photo Copy Rekening Bank

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, dan atas bantuan Bapak saya ucapkan ribuan terima kasih.

Hormat Saya

Pemohon

xxxxxxxxx

Read More

Contoh Makalah Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri Pedesaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang masalah.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sangat terpuruk sehingga berdampak negatif  terhadap masyarakat, baik dari segi pendidikan, pendapatan , maupun dalam hal daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.  Begitupun kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.  Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

            Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan tersebut, pemerintah pada tanggal 31 April 2007  meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri dikota Palu  Sulawesi tengah dan di Aceh Utara mulai dilaksanakan pada bulan juli 2008. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Diharapkan melalui Program PNPM Mandiri dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai proses dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Di Kecamatan Dewantara khususnya Desa Pulo Rungkom tingkat kemiskinan juga semakin meningkat. Hal ini dilihat dari bertambahnya angkatan kerja namun kesempatan kerja tidak tersedia sehingga menciptakan semakin banyaknya angka pengangguran yang selanjutnya menambah angka kemiskinan. Di Desa Pulo Rungkom banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus mengurangi angka kemiskinan, namun semuanya itu terkendala oleh faktor modal yang tidak dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah yang berada di desa ini.

            Pelaksanaan kegiatan yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) PNPM Mandiri Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh yang terdiri dari 27 kecamatan di seluruh Aceh Utara.

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk mengetahui lebih jelas lagi seberapa besar pengaruh jumlah pendapatan dan jumlah tanggungan terhadap jumlah dana yang disalurkan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Proses Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Desa Pulo Rungkom dan Sejauhmana Kegiatan PNPM Mandiri Berjalan”.

1.2  Indentifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengindentifikasi beberapa permasalahan yang timbul yaitu:

1.      Bagaimana proses  penyaluran dana PNPM Mandiri di Desa Pulo Rungkom.

2.      Apa kendala dalam penyaluran dana PNPM Mandiri di Desa Pulo Rungkom.

           

1.3  Tujuan penelitian.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah di indentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1.      Untuk mengetahui Proses Penyaluran dana PNPM mandiri di Desa Pulo Rungkom.

2.      Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses penyaluran dana PNPM Mandiri di Desa Pulo Rungkom.

1.4  Metode Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menguraikan data yang diperoleh di lapangan secara keseluruhan sehingga menggambarkan permasalahan yang dibahas.  Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1.      Telaah perpustakaan (Library Review), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan secara teoritis yang berhubungan dengan penelitian.

2.      Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian.

a.       Pengamatan (Observasi) yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.

b.      Mengadakan wawancara (Interview), yaitu Tanya jawab yang dilakukan dengan pihak yang terkait dengan judul penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1    PNPM Mandiri

2.1.1  Pengertian PNPM Mandiri

           Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan madani dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

           Menurut sumber pedum PNPM Mandiri menyatakan, “Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.  Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan dari perangkat pemerintah serta berbagai phak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai”.

            Menurut Widjanarko (2005:15) mendefinisikan “pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memecahkan suatu masalah dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, baik secara kelompok maupun individu”.

            Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya proses Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

            Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

            Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

2.1.2   Tujuan PNPM Mandiri

a.       Tujuan umum

Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

b.      Tujuan Khusus

1)      Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin,kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, da kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpnggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2)      Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif,dan akuntabel.

3)      Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan,

4)      program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).

5)      Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

6)      Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

7) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai        dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

8)      Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

2.1.3        Strategi PNPM Mandiri

Startegi PNPM Mandiri yang  terdiri atas:

a.    Strategi Dasar

1)      Menginsentifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

2)      Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

3)      Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral,pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

b.      Strategi Operasional

1)      Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat,pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.

2)      Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola  program program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;

3)      Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya,   mengakar, dan akuntabel.

4)      Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan  pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.

5)      Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami

kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.

6)   Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten. 

2.1.4        Prinsip PNPM Mandiri

PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

a.       Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri     senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

b.      Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

c.       Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

d.      Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan

masyarakat yang kurang beruntung.

e.            Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.

f.        Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai.

g.       Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

h.       Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

i.         Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan

kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara

optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

j.    Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan  kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

k.      Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan

kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini   tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

l.          Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

2.1.5        Pendekatan PNPM Mandiri

             Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

a.         Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.

b.      Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.

c.       Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.

d.      Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan

karakteristik sosial, budaya dan geografis.

e.       Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan. Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat pada lampiran

2.1.6        Sasaran PNPM Mandiri

            Setiap kebijakan program serta kegiatan pasti mempunyai sasaran tersendiri tidak terkecuali dengan program PNPM Mandiri.  Dalam hal ini PNPM sendiri memiliki beberapa sasaran, menurut Widjinarko (2007:2) sasaran dari pelaksanaan PNPM Mandiri yaitu:

a.       Terbangunnya Lembaga Kepimpinan Masyarakat(BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel utuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.

b.      Tersedianya Program Jangka Menengah (PJM) sebagai wadah untuk mewujudkan ssenergi berbagai program penanggulangan keiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan  pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.

c.       Meningkatnya akses terhadap pelayanan kebutuhan  dasar bagi warga miskin alam rangka meningkatkan dan pencapaian sasaran.  

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Proses Penyaluran Anggaran Dari PNPM mandiri ke Desa Pulo Rungkom

            Proses Penyaluran anggaran PNPM mandiri ke setiap desa berbeda-beda, namun tujuannya sama. Ini semua tergantung dari tingkat daerah tersebut membutuhkan atau tidak, tidak semua daerah yang mengajukan akan direalisasikan akan tetapi daerah yang paling memiliki potensi yang akan di realisaasikan.

            Di daerah Pulo Rungkom, untuk setiap tahunnya lebih memprioritaskan ke bidang pertanian dan infrastruktur, misalnya: pembenahan saluran irigasi, pembuatan bendungan, pembuatan pintu air, pembuatan jembatan penghubung.

            Untuk tahun 2011 ini, Desa Pulo Rungkom, mengajukan beberapa program, seperti di table 01,

3.2 Kendala Dalam Penyaluran Anggaran PNPM mandiri

Dalam pelaksanaan PNPM mandiri di Desa Pulo Rungkom tidak banyak mengalami kendala yang berarti, ini mungkin karena pertisipasi masyarakat sudah lebih aktif. Kendala-kendala yang timbul diantaranya:

1.      Kurang fasilitator dalam penyelenggaraan PNPM mandiri, sehingga masyarakat masih kurang memahami mekanisme dari penyelenggaraan PNPM itu sendiri.

2.      Bukan yang diprioritaskan yang di realisasikan.( kurang sesuai dengan kebutuhan daearah)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Proses Penyaluran anggaran PNPM mandiri ke setiap desa berbeda-beda, namun tujuannya sama. Ini semua tergantung dari tingkat daerah tersebut membutuhkan atau tidak, tidak semua daerah yang mengajukan akan direalisasikan akan tetapi daerah yang paling memiliki potensi yang akan di realisaasikan.

. Kendala-kendala yang timbul diantaranya:

Kurang fasilitator dalam penyelenggaraan PNPM mandiri, sehingga masyarakat masih kurang memahami mekanisme dari penyelenggaraan PNPM itu sendiri.

Bukan yang diprioritaskan yang di realisasikan.( kurang sesuai dengan kebutuhan daearah)

4.2 Saran

Dalam pelaksanaan PNPM mandiri harus lebih ditekankan kepada daerah yang memang memerlukan. Ini untuk mendukung proses peninhkatan kualitas dari pelayanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. http://www.pnpm-perdesaan.or.id
2. http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan

Read More